Nurdin mengatakan, regulai dalam bentuk peraturan wali kota (perwali) harus segera disusun. Selain anjuran dan larangan, dia juga berpesan agar PSBB tidak sampai membuat ekonomi di Kota Makassar terdampak.
"Paling penting jangan sampai ekonomi kita sampai mati (dengan pemberlakuan PSBB)," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui usulan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar. Surat tersebut ditandatangani pada Kamis (16/4/2020).
Informasi yang dihimpun, Surak Kepusan (SK) No HK.01.07./Menkes/257/2020 tentang penetapan PSBB di Kota Makassar, Sulsel dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, diteken sehari setelah diusulkan Gubernur Nurdin Abdullah, Rabu (15/4/2020) kemarin.