Menurut Husniah, perubahan dalam struktur pemerintahan merupakan hal yang wajar dilakukan demi meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.
Dia juga meminta agar isu internal yang terjadi di lingkungan ASN Pemkab Gowa tidak mengganggu pelayanan publik.
"Terkhusus pada pelayanan masyarakat itu, jangan pernah diganggu atau terganggu oleh hal-hal yang terjadi di internal ASN di Kabupaten Gowa," ucapnya.
Meski membantah adanya pejabat yang dinonjobkan, Husniah mengakui memang ada sejumlah pejabat SKPD yang dinonaktifkan. Dia kembali menegaskan bahwa istilah nonjob yang beredar tidak tepat karena keputusan yang diambil adalah penonaktifan.
"Tadi saya melakukan bukan nonjob ya, kami tidak melakukan nonjob. Berita di luar itu simpang siur, salah sekali. Saya melakukan penonaktifan terhadap beberapa pejabat SKPD, tentu ini bagian dari tugas saya," ujarnya.