MANADO, iNews.id - Meski tahapan pemilu serentak tahun 2024 belum dimulai, bahkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal belum diundangkan, namun langkah-langkah persiapan terus diseriusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut). Persiapan ituwsalah satunya berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.
Dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyampaikan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 akan melibatkan Kejati Sulut terkait dengan kajian dan penanganan permasalahan hukum serta advokasi soal perkara perdata, Tata Usaha Negara dan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.
"Karena keberadaan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara dan tupoksi kejaksaan yang berhubungan dengan persoalan hukum dalam tahapan pemilu dan pemilihan," kata Ardiles Mewoh, Rabu (12/1/2022).
Menurut Mewoh, KPU Sulut ke depan dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan 2024 yang kompleks, akan menghadapi berbagai potensi tantangan dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan, oleh karena itu dibutuhkan hubungan yang harmonis dan komunikatif.
"Itulah sebabnya dibutuhkan koordinasi dengan setiap stakeholder, dan hari ini kita memulainya dengan Kejaksaan Tinggi Sulut," ujar Mewoh.