Pemda, kata Husin, juga akan berkonsultasi ke pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait standar nominal bantuan tersebut.
Apakah besarannya sama dengan yang disalurkan oleh pemerintah desa, yaitu Rp600.000 per sasaran. Atau akan diserahkan dalam bentuk bahan pokok.
"Yang pasti, penyaluran bansos wajib taat regulasi. Termasuk akan melalui surat keputusan bupati untuk tertib penyaluran," katanya.
Seluruh organisasi perangkat teknis diharapkan dapat berkoordinasi untuk mencermati data penerima bansos tersebar di 11 kecamatan, agar tidak ada masyarakat sasaran yang terlewati.