Sebaliknya, sejumlah provinsi di wilayah Papua, Maluku, hingga Sulawesi Utara masih menempati posisi dengan capaian terendah.
Proses penegasan ini nantinya akan meliputi serangkaian tahapan ketat, mulai dari sosialisasi tingkat daerah, penelitian dokumen historis dan yuridis, hingga pelacakan batas di lapangan. Langkah ini diharapkan menjadi dasar kuat bagi penataan wilayah yang lebih luas di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.