GORONTALO, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara terus memperjuangkan nasib tenaga honorer daerah. Pasalnya mereka tidak bisa begitu saja dihapus sesuai rencana pemerintah.
"Tentang rencana penghapusan honorer daerah tahun 2023, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat. Sebab daerah ini perlu penyesuaian bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru tentang ketenagakerjaan dan kebutuhan aparatur di lingkungan birokrasi," kata Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Rina Polapa, di Gorontalo, Kamis (21/7/2022).
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan minim sumber daya aparatur di daerah yang tidak mungkin diatasi dalam waktu cepat.
Seperti kondisi kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai ribuan orang.
"Sebab tidak mungkin pemerintah daerah merekrut tiga ribuan guru tidak tetap setiap tahun, jika tidak terjadi kekurangan," katanya.