Menurutnya, ada perubahan nomenklatur dari sebelumnya yang disebut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) menjadi TPP.
Kebijakan pembayaran TPP juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menyesuaikan kelas pekerjaan dan beban kerja dari jenis pekerjaan fungsional.
“Instruksi dari gubernur seukuran TPP tidak boleh lebih rendah atau lebih rendah dari tahun lalu. Meski telah disesuaikan dengan dasar pemberian TPP, namun pada penilaian akhir hasilnya tetap sama. Bedanya di penilaian kinerja bulanan,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, proses pembayaran TPP pemerintah daerah memakan waktu lama.
Sebelum dapat dibayarkan, pemprov harus melengkapi analisis jabatan setiap PNS yang disahkan oleh Biro Organisasi.
Setelah itu, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk dipertimbangkan, termasuk memperhatikan kapasitas fiskal, indeks biaya konstruksi dan indeks pelaksanaan pemerintah daerah.