Data kepesertaan tersebut yang dalam waktu dekat ini akan diserahkan dan diumumkan di masing-masing desa/kelurahan dan pesertanya akan menerima Kartu Minahasa Sehat. Data itu sendiri sudah dikirimkan Pemkab Minahasa ke sembilan rumah sakit yang bekerja sama dengan mereka.
Dijelaskannya, per 31 Desember 2020 kerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah berakhir karena pihak BPJS tidak bisa memberikan kelonggaran waktu terhadap permohonan penundaan pembayaran utang iuran yang menjadi tanggung jawab Pemkab Minahasa Rp8 miliar dari total sebelumnya Rp18 miliar.
"Per 31 Desember oleh BPJS Kesehatan kontrak kerja sama diputus tapi bukan berarti kita mengabaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti yang sudah menjadi komitmen kami. Tetapi kami sudah mengambil langkah antisipasi dengan menandatangani kerja sama dengan sembilan rumah sakit di Minahasa, Tomohon dan Manado," ujar Roring.