JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya menyederhanakan prosedur penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Saat ini, penyaluran masih tersendat di beberapa wilayah.
Laporan yang diterima Jokowi, bantuan tersendat karena data para penerima di beberapa wilayah bermasalah. Jokowi pun langsung memerintahkan tiga menterinya untuk bergerak sehingga penyaluran BST dan BLT tahap II tidak lagi tersendat.
Adapun tiga menteri yang mendapat perintah dari Jokowi untuk menyederhanakan prosedur penyaluran bantuan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Kemudian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT desa maupun bansos tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (16/5/2020).
Jokowi mengungkapkan, untuk BLT Desa baru tersalurkan ke masyarakat 15 persen. Sisanya 85 persen belum diterima masyarakat.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan, baru 25 persen masyarakat yang menerima BST. Artinya, 75 persen masyarakat belum menerima BST.
Selama pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun. Beberapa kebijakan itu yakni, bantuan sosial tunai untuk 9 juta keluarga, BLT desa dari dana desa kepada 11 juta keluarga, kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan program padat karya tunai.