Area-area tersebut mencakup, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, serta kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Selanjutnya, manajemen Aparatur Sipil Negara, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.
Wagub berharap pencegahan korupsi tidak hanya di level bendahara, kuasa pengguna anggara, pejabat pembuat komitmen, tetapi semua aparatur sipil negara.
Berikut indeks MCP-KPK (lima teratas) dari 34 provinsi, Jawa Barat (91,25), Sulawesi Utara (9,12), Bengkulu (90,93), Bali (90,82) dan Banten (89,19).