"Stunting harus dikerjakan secara keroyokan oleh semua pemangku kepentingan terkait," ujarnya.
Ia menambahkan tentang keinginan Presiden Joko Widodo agar penangan kekerdilan secara komprehensif, masif, dan terstruktur yang ditindaklanjuti pemerintah provinsi dengan membentuk satgas khusus hingga tingkat kabupaten dan kota.
"Tujuannya agar penetrasi dan konvergensinya betul-betul menjadi perhatian serius," ujarnya.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Diano T Tandaju menambahkan dari sisi data kekerdilan ada dua sumber, yaitu Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dan survei berskala nasional melalui Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021.
"Karena itu kami memberikan apresiasi atas dukungan Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, ada Bappeda dan Dukcapil yang bersama-sama melakukan percepatan penurunan angka stunting di Sulut," katanya.