Dia menilai sejak awal orde baru, Sumbar yang memiliki Kota Padang sebagai ibu kota tidak semegah ibu kota provinsi lain. Namun hal itu bukan segalanya, karena tujuan pembangunan kemegahan maka bangunan besar seperti hotel, perkantoran dan gedung-gedung itu bukan milik masyarakat setempat.
Apabila pusat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan yang berskala besar tidak dimiliki masyarakat Sumbar, maka uang yang dihasilkan akan mengalir kepada pemilik modal yang ada di luar Sumbar, bahkan dari luar negeri. Kebijakan yang dilakukan sudah tepat karena semua dimiliki masyarakat Sumbar dan membuat uang beredar serta dinikmati masyarakat provinsi ini.
"Saya merasa bangga dan banyak masyarakat luar Sumbar yang kagum karena di sini tidak tumbuh mini market yang punya jaringan internasional, namun lokal yang dikelola masyarakat. Ini bukan diskriminatif, tapi kebijakan melindungi usaha ekonomi lokal," katanya.
Menurut dia, hal yang perlu dilakukan saat ini memberikan kemudahan bagi pengusaha lokal dan mengajak para perantau yang bermodal kuat berinvestasi di Sumbar.
Dia juga mengajak pemerintah daerah belajar ke sebuah negara kecil Bhutan yang menjaga nilai tradisi mereka. Negara ini terdiri atas hutan dan bukit serta berlembah yang dipelihara kelestarian hutannya. Dalam kesehariannya, masyarakat Bhutan selalu menggunakan pakaian tradisional namun mereka tidak menutup diri dari teknologi dan modernisasi.