"Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah," katanya.
Iqbal melanjutkan, jabatan Plh gubernur itu bisa sampai dilantiknya kepala daerah definitif, bisa pula hanya sampai dilantiknya Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang biasanya berasal dari pejabat Kemendagri.
Sementara itu untuk 13 kabupaten dan kota peserta Pilkada di Sumbar, delapan daerah juga akan dipimpin oleh sekda yang diamanatkan menjadi plh. Sementara lima daerah yang bersengketa di MK yang akan dipimpin oleh penjabat (Pj) bupati/wali kota.
Lima daerah itu masing-masing Sijunjung, Solok, Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Limapuluh Kota.
"Kita sudah siapkan 15 nama atau masing-masing tiga calon Pj untuk satu daerah. Semua berasal dari pejabat eselon II Sumbar," ujar Iqbal.