PADANG, iNews.id - Pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) diminta tidak membuat kebijakan yang mendadak terkait pembatasan kerumunan. Permintaan ini datang dari pengusaha yang tergabung di Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)Sumbar.
Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran mengatakan, dia mencontohkan ketika pemerintah membatasi kerumunan di masa liburan akhir tahun 2020. Bisnisnya merugi karena adanya pembatasan itu..
"Kami menyayangkan kebijakan yang diambil di menit terakhir seperti itu yang mengakibatkan kerugian, harusnya pemerintah memiliki kebijakan yang konsisten," kata Maulana Yusran, Kamis (7/1/2021).
Maulana menambahkan, saat akhir tahun 2020 banyak orang yang sudah berencana libur ke Sumbar untuk menggantikan libur lebaran Idul Fitri yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
"Mereka sudah merencanakan liburan dan memesan hotel dan lainnya namun tiba-tiba kebijakan tersebut keluar dan jelas merugikan," katanya.