PALEMBANG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan mediasi terkait aset PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dengan lima kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Gubernur Sumsel ingin, dengan adanya mediasi yang dilakukan KPK dapat melahirkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
"Saya bersyukur sekali atas mediasi Ini. Karena ini akan menjadi pijakan awal Pemprov bersama KPK agar permasalahan aset PT KAI ini tetap terjaga namun pemanfaatnya dilaksanakan bersama. Harapannya ada simbiosis mutualisme jadi PTKAI tidak rugi dan Pemda dapat manfaat," kata Herman Deru saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Aset antara Pemerintah Daerah Sumsel dengan PTKAI oleh KPK RI secara virtual dari Command Centre, Kamis (13/8/2020).
Pria yang kerap disapa HD ini menambahkan, persoalan aset PT KAI dengan masyarakat ini tidak hanya terjadi di Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat tapi juga di Kabupaten OKU Timur.
Selama ini menurutnya persoalan aset menjadi berlarut lantaran Kepala Daerah seperti Bupati atau Walikota terbentur adanya UU Perkeretapian.
"Dari pengalaman saya bupati 10 tahun benturannya di situ. Padahal, seiring berjalan waktu kadang ada space yang di dekat rel misalnya bisa dimanfaatkan lebih produktif," kata HD.
Melalui komunikasi ini, HD berharap persoalan ini dapat diselesaikan tanpa harus mengganggu aset PT KAI. Sementara bagi Pemda aset ini dapat memberikan manfaat seperti menambah penerimaan daerah.