Firli menambahkan, pihaknya juga menertibkan dan memastikan bahwa aset negara tidak hilang. Menurutnya penertiban aset bersama Pemda dan BUMD serta BUMN tidak hanya dilakukan di Palembang, Sumsel.
"Baru-baru ini KPK juga diakuinya juga melakukan penertiban aset negara di Sulsel dengan nilai yang cukup besar mencapai Rp21 triliun," kata dia.
Terkait kelanjutan pengelolaan aset ini diharapkannya dapat bermanfaat dengan baik sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
"Saya titip agar semua bisa jaga sistuasi pandemi ini tidak jadi kondisi yang lebih buruk. Apa yang kita lakukan sekarang pasti akan berpengaruh dengan Sumsel ke depan. Masa sulit ini perlu dikelola agar tidak gaduh dan tidak ada penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran," kata dia.
Selain pengawasan dalam pengelolaan aset dserah, saat ini ada beberapa fokus area yang dipantau KPK dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis (KPK wide). Di antaranya adalah korupsi terkait dalam bisnis seperti penerimaan dan laporan admnistrasi ekspor, impot, bea cukai dan pajak.