PALEMBANG iNews.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel akan menjatuhkan sanksi kepada Kepala UPTB Samsat yang tidak menjalankan peraturan gubernur tentang pembagian kewenangan. Pernyataan ini terkait rebutan layanan antara Samsat Muara Enim dengan Gelumbang.
"Kami akan menyelesaikan masalah antara Samsat Gelumbang dan Samsat Muaraenim ini secepatnya. Kedua kepala samsat itu sudah kami panggil untuk dimintai klarifikasi soal keluhan warga Gelumbang yang harus membayar PKB di Samsat Muaraenim," ujar Kepala Bapenda Sumsel melalui Sekretaris Bapenda Sumsel, Dimas Firmansyah di rapat Pansus 3 DPRD Sumsel, Senin (19/4/2021).
Pada rapat yang dipimpin Ketua Pansus Yansuri, Dimas menegaskan tidak boleh ada penyerobotan kewenangan antara Samsat Induk dengan Samsat baru. Sesuai dengan pergub, jika Samsat yang baru sudah siap melayani semua layanan, maka Samsat Induk wajib menyerahkan. Sehingga tidak ada lagi rebutan kewenangan yang dapat merugikan layanan kepada masyarakat. “Kami segera buat pembagian kewenangan yang lebih tegas kepada seluruh Samsat," katanya.
Ketua Pansus Yansuri meminta agar masalah di Samsat Gelumbang dan Muaraenim segera diselesaikan, sehingga tidak ada lagi warga yang mengeluh kesulitan membayar PKB. "Ini akan terus kami monitor sampai dimana penyelesaiannya oleh Kepala Bapenda Sumsel," kata.
Sebelumnya, ratusan warga Kecamatan Gelumbang, Muaraenim mengeluhkan harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jenis kendaraan baru ke Samsat di Muaraenim. Padahal, setahun ini sudah dibuka layanan Samsat di Kecamatan Gelumbang . Mereka mengeluhka terpaksa mengeluarkan biaya lagi jika harus mengurus PKB di Samsat Muaraenim.
Anggota Komisi III DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi menegaskan segera memanggil dan berkordinasi dengan Kepala Bapenda Sumsel untuk mempertanyakan hal tersebut serta melakula cross check di lapangan, sehingga akan tahu dimana persoalanya. "Segera kita akan panggil Kepala Bapenda Sumsel. Keluhan warga ini harus segera dicarikan solusinya," katanya.