Sebelumnya, HD juga menegaskan, jika hasil laporan dari BPK tersebut memang sangat berarti bagi Pemprov Sumsel. Laporan itu nantinya akan dijadikan acuan untuk mendorong kinerja jajarannya dalam membangun Sumsel maju untuk semua.
"Hasil ini sangat penting bagi saya. Kami (Pemprov) memang membutuhkan rapor agar kinerja dapat terus diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat secara luas di Sumsel ini," paparnya.
Dia meminta, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel baik dari staf hingga level pemimpin harus profesional dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di Sumsel terlaksana dengan baik dan merata serta tepat sasaran.
"Saya harap agar seluruh perangkat daerah dengan baik dan sesuai aturan. Saya juga mengharapkan agar kemitraan Pemprov dan BPK ini terus terjaga dan dapat saling membantu agar pemerintahan di Sumsel berjalan lebih baik," bebernya.
Anggota V BPK, Bahrullah Akbar mengapresiasi semua capaian dan kinerja bagus Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel Deru.
Menurut Bahrullah, raihan opini WTP ini menandakan pengelolaan keuangan Pemprov Sumsel memang dilakukan secara akuntabel dan standar akutansi pemerintah. Terlebih, opini WTP ini merupakan yang keenam kalinya.
"Opini WTP ini diberikan berdasarkan laporan dan implementasi yang dilakukan Pemprov Sumsel di lapangan. Ini capaian yang bagus ke enam kalinya. Kami tentu mengapresiasi hal itu dan harapan kami agar Pemprov Sumsel terus meningkatkan kinerjanya," katanya.