SUMSEL, iNews.id – DPW Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak pemerintah provinsi (pemprov) mencabut izin perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman mengatakan, Pemprov Sumsel harus tegas dalam penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang menjadi pemicu terjadinya karhutla. Bahkan, dia meminta Pemda setempat tidak segan-segan menghentikan izin operasi perusahaan bersangkutan sebagai efek jera. “Penegakan hukum harus tegas. Cabut izin perusahaan yang menyebabkan terjadi kebakaran,” tuturnya, Rabu (10/10/2018).
Rahman mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Sulsel sejatinya dapat diminimalisasi. Solusinya, Pemda Sulsel harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menjadi penyebab terjadinya karhutla. Sebab, selama ini kasus-kasus karhutla di Sumsel juga terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
Misalnya, karhutla pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan pembakaran. Meski dengan cara membakar lahan cepat terbuka, dampaknya dapat menyebabkan karhutla yang menjalar ke lahan lainnya. “Pemda harus melakukan penyuluhan lebih luas lagi kepada masyarakat soal pencegahan karhutla,” ucapnya.
Rahman mengatakan, dampak buruk adanya karhutla dapat menganggu aktivitas masyarakat sehari-hari dan dapat menyebabkan masyarakat terserang ISPA, dan gangguan pernapasan bagi balita. “Asap kebakaran hutan ini membuat jarak pandang kurang bagus, ini mengganggu aktivitas masyarakat. Terlebih asap ini tidak baik untuk kesehatan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Polda Sumsel telah menetapkan tujuh tersangka terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumsel. Dari ketujuh tersangka itu, dua di antaranya berasal dari pihak perusahaan dan lima tersangka lainnya adalah warga setempat sebagai pemilik lahan.