Persoalan kedua, menurut Arya, bantuan bibit dari pemerintah. Sering sekali bibit tersebut tidak cocok untuk dikembangkan di wilayah Karo sehingga petani tidak menggunakannya. Dengan potensi pertanian Kabupaten Karo, seharusnya dapat memengaruhi pemerintah untuk memberikan bantuan bibit yang sesuai dan tepat.
“Ketika Karo memiliki perwakilan di tingkat pusat, hal ini dapat di followup. Namun, sejauh ini belum ada sosok yang mempromosikan potensi pertanian Karo di tingkat pusat. Padahal ini penting agar kita memiliki bargain besar di pemerintahan,” ujarnya.
Persoalan petani di Karo selanjutnya terkait biaya produksi karena kebanyakan petani merangkap sebagai pengusaha. Dia mencontohkan komoditas jagung. Dari perhitungannya, biaya produksi terbesar di sektor tenaga kerja yang mencapai 60 persen, sementara untuk bibit, pupuk dan obat-obatan hanya mencapai 40 persen.
“Kebanyakan petani di Karo memakai pekerja di ladangnya sehingga ketika harga jagung turun, kita langsung kelabakan karena biaya produksi tinggi. Sementara Dairi dan Pakpak Bharat, mereka tidak pernah teriak harga jagung turun karena biaya produksi rendah,” ujarnya.
Persoalan keempat, sistem mekanisasi pertanian di Tanah Karo masih minim. Petani umumnya hanya menggunakan traktor. “Untuk yang lain belum. Ini membingungkan karena mekanisasi masih rendah di kita,” kata Caleg DPR Dapil III Sumut dari Partai Perindo tersebut.