MEDAN, iNews.id – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, berjanji akan turun ke masyarakat untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos). Menurutnya, bansos harus tepat sasaran, sesuai data dan nilai.
Dia menyoroti pembagian bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) untuk masyarakat. Awalnya Pemprov Sumut memberikan dua pilihan bansos, yakni sembako atau uang tunai. Pemkab Taput dalam hal ini memilih uang tunai, namun dalam pelaksanaannya membagikan sembako ke masyarakat dalam bentuk bantuan pangan nontunai.
"Ada apa ini. Jangan-jangan ada upaya untuk melakukan korupsi dengan memerankan pihak ketiga sebagai penyedia?. Saya akan turun ke masyarakat untuk melihat data dan nilai (takaran) sembako untuk warga,” ujar wakil rakyat dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jumat (22/5/2020).
Selain itu, Jonius juga mengaku kecewa terhadap tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut yang mengabaikan undangan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut untuk rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (20/5/2020).
"Kami sudah menyampaikan surat undangan pada 15 Mei untuk meminta GTPP Covid-19 Sumut hadir dalam RDP dengan pansus dan membawa data-data terkait dengan penanganan virus corona. Tapi sampai hari ini, data itu tidak sampai kepada kami dan undangan juga diabaikan," kata Sekretaris Komisi A DPRD Sumut tersebut.