“Di seluruh Indonesia ini, di tahun 2015, ada 126 juta sertifikat yang seharusnya dipegang oleh masyarakat. Tapi yang selesai baru 46 juta. Masih ada 80 juta yang belum selesai sehingga banyak sengketa tanah, banyak konflik lahan, karena rakyat belum pegang yang namanya sertifikat,” kata Presiden di hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumut itu.
Jokowi mengatakan, sebelum pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), hanya sekitar 500.000 sertifikat yang disalurkan setiap tahun. Untuk itu, Presiden Jokowi langsung meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menambah sertifikat yang diserahkan kepada rakyat.
“Saat itu saya minta, tahun depan 2017, minta 5 juta. Saya enggak tahu bagaimana caranya 5 juta harus keluar, ternyata bisa 5,3 juta keluar. Tahun depan saya minta 7 juta tahun 2018. Nyatanya bisa keluar lagi. Tahun depan saya minta tambah lagi, tahun ini 9 juta dan saya yakin juga akan tembus 9 juta,” ujarnya.
Sementara Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang, dalam laporannya menyebutkan, pada tahun 2025 sertifikat tanah di seluruh Indonesia akan selesai. Termasuk di kawasan Danau Toba, baik di Simalungun, Karo, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun, dan Tapanuli Utara.
“Jadi yang janji Dirjen. Kita ingat-ingat ya. Karena memang kita harus memberikan yang namanya sertifikat ini kepada rakyat agar ada kepastian hukum yang jelas,” kata Presiden.