Cawagub Sumut Nomor Urut 1, Musa Rajekshah menambahkan, untuk mencegah kembali terulangnya kasus korupsi ke depannya, dia bersama Edy Rahmayadi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya akan menggunakan sistem manual, namun juga sistem teknologi informasi.
“Artinya semua anggaran APBD yang sudah disepakati oleh DPRD Sumut nantinya sama-sama diawasi. Masyarakat bisa melihat anggaran tersebut di dalam ruang data di Kantor Gubernur Sumut yang selama ini tidak digunakan dengan baik,” ujar Musa Rajekshah.
Sementara itu, Cagub Sumut Nomor Urut 2 Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kasus korupsi menjadi salah satu persoalan pelik di Sumut. Korupsi berawal dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan baik dari lembaga eksekutif dan legislatif. Untuk mencegah korupsi, dalam pengelolaan anggaran ke depannya mereka akan menggunakan sistem e-budgeting dan e-planning.
“Djarot-Sihar akan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan supaya publik bisa mengetahui berapa anggaran dan pengalaman kelam kita di masa lalu tidak akan terulang kembali,” ujar Djarot.
Cawagub Nomor Urut 2, Sihar Sitorus juga menegaskan pentingnya pengawasan pengelolaan anggaran untuk mencegah korupsi mulai dari pembahasan dari level pemerintahan terbawah, yakni pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke provinsi. “Karena tanpa kerja sama dari ini, semua maka konsep e-planning dan e-budgeting ini akan sulit diaplikasikan,” ujarnya.