Partai Perindo juga menyoroti lonjakan drastis pembiayaan netto sebesar 1.196 persen. Menurut legislator yang duduk di Komisi I DPRD Humbahas ini, kenaikan itu harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.
"Strategi penggunaan pembiayaan harus transparan dan akuntabel," ucapnya.
Catatan lainnya, mencakup pengawasan distribusi pupuk di sektor pertanian, pengelolaan lingkungan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), serta perhatian pada jalan usaha tani dan infrastruktur desa.
Partai Perindo mendorong pembentukan tim audit untuk mengevaluasi aset daerah yang dimanfaatkan dalam proyek-proyek pembangkit listrik.
“Kami ingin pengelolaan aset daerah yang digunakan sektor swasta memberikan kontribusi nyata bagi PAD. Hal ini bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya milik daerah,” ucapnya.
Menurutnya, Partai Perindo juga mengingatkan pentingnya evaluasi kebijakan lima hari sekolah, pemberian insentif bagi tutor PAUD dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa. Semua itu dinilai perlu ditopang dengan perencanaan dan penganggaran yang akurat dan berbasis hasil.