MEDAN, iNews.id - Pemerintah Kota Medan meminta seluruh kepala dinas bersikap kooperatif kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dugaan kasus penerimaan suap Wali Kota Dzulmi Eldin. Jajaran pimpinan di tingkat dinas diimbau tak mempersulit proses hukum tersebut.
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan, kepala dinas dan pihak-pihak terkait sebaiknya menyampaikan keterangan yang sejujurnya ke pihak KPK dan jangan berusaha menghindari petugas.
"Berikan keterangan apa adanya kepada KPK agar tidak menyulitkan penyelidikan," kata Akhyar kepada wartawan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (17/10/2019).
Terkait dengan posisi Plt Wali Kota, Akhyar mengaku, masih menunggu SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun secara otomatis jabatan pelaksana tugas pasti diemban olehnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diamankan petugas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan, Sumut, Selasa (15/10/2019) malam. Dia diduga telah menerima suap sebesar Rp20 juta setiap bulannya dari jajaran kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan.
Selain Dzulmi, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka. Yakni, Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Jakarta, Rabu (16/10/2019) kemarin.