Sebagai anggota asosiasi, dia akan mengikuti keputusan bersama yang dihasilkan organisasi. Namun, Bobby menegaskan tidak pernah secara pribadi menyuarakan maupun meminta kenaikan gaji.
“Itu sudah lama dari asosiasi wali kota maupun gubernur memintakan hal itu. Artinya kalau itu sudah keputusan asosiasi saya sebagai anggota pasti ngikut. Tapi kalau secara pribadi, saya tidak pernah menyuarakan maupun meminta,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan mengenai hak keuangan kepala daerah sebaiknya dilakukan secara objektif. Beban tugas dan tanggung jawab dapat menjadi pertimbangan, tetapi peningkatan penghasilan juga harus diikuti evaluasi kinerja.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya peluang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peluang revisi muncul setelah adanya masukan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APEKSI) agar penghasilan kepala daerah disesuaikan dengan peningkatan beban dan tanggung jawab.
Meski menyambut usulan tersebut, Bobby menilai penerapannya tidak boleh mengabaikan kualitas kinerja. Kepala daerah yang aktif melayani masyarakat dan turun ke lapangan dinilai tidak seharusnya memperoleh perlakuan sama dengan pejabat yang kurang maksimal.
Dia menekankan jabatan kepala daerah harus dijalankan dengan tanggung jawab. Karena itu, setiap kenaikan hak keuangan perlu disertai mekanisme penilaian yang jelas dan terukur.