MEDAN, iNews.id – Rencana Kementerian Dalam Negeri mengangkat dua jenderal polisi sebagai penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat terus menuai polemik. Sejumlah kalangan menilai rencana itu dipaksakan dan justru memancing kegaduhan publik.
Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Agus Suryadi mengaku tak habis pikir dengan rencana Kemendagri. Mengangkat Pj dari lingkungan Polri untuk mengisi kekosongan gubernur bukan saja tak lazim, tetapi juga melanggar undang-undang.
"Jika jabatan di lingkungan Polri kosong, misalnya kapolda, wajar kalau pelaksana tugas dari kepolisian. Ini kan jabatan gubernur yang mengalami kekosongan, maka mestinya yang mengisi berasal dari kemendagri atau pejabat setingkat gubernur di Pemprov Sumatera Utara, seperti sekretaris daerah atau pejabat lain yang jenjang kepangkatannya sudah mencukupi,” kata Agus kepada iNews.id, Jumat (26/1/2018).
Dia menuturkan, seandainya benar kemendagri kesulitan untuk menunjuk Pj karena keterbatasan SDM di lingkungan kemendagri, opsi menunjuk pejabat dari pemprov bersangkutan masih sangat dimungkinkan.
“Tidak mungkin tak ada satu orang pun dari pejabat pemprov yang mampu mengisi kekosongan jabatan tersebut kalau memang SDM di Kemendagri sudah tidak ada lagi,” ujarnya.