Politisi Partai Gerindra itu menilai menambahkan, rasionalisasi anggaran sebaiknya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat banyak termasuk honor yang sebagian besar sudah memiliki keluarga.
Namun rasionalisasi bisa dilakukan terhadap kegiatan yang sifatnya seremonial dan kegiatan yang dapat tidak dilaksanakan seperti membangun rumah dinas wakil bupati dan sekda. Termasuk pelatihan-pelatihan pegawai, yang tidak berdampak pada kepentingan masyarakat.
Richard berharap Pemkab Simalungun bersikap arif dan bijaksana sehingga OPD memiliki waktu melalukan evaluasi sesuai kebutuhan institusi.
Sebelumnya Koordinator Forum Honor Simalungun Berjuang (FHSB) Ganda A Silalahi mengatakan, pihaknya akan melalukan perlawanan dengan upaya hukum jika Pemkab Simalungun melakukan pemecatan secara massal.
"Ribuan tenaga honor yang tergabung dalam FHSB akan melakukan perlawanan dengan upaya hukum jika Pemkab Simalungun memecat secara massal apalagi tanpa melalui musyawarah," ujar Ganda.