Hal lain yang perlu diatur, lanjut Yerry, adalah pengawasan dan persyaratan mendirikan panti asuhan. Jangan sampai membuka panti asuhan yang sebenarnya tugas mulia, justru dipakai menjadi ajang mencari keuntungan pribadi.
"Perlu ada regulasi tentang pendirian panti asuhan. Lalu ada pelaporan pertanggungjawaban keuangan dari pengelola panti asuhan," tutur Yerry.
Di sisi lain, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Pemerintah terkait lainnya perlu proaktif meninjau dan mengayomi panti-panti asuhan.
"Karena banyak juga panti asuhan yang murni melayani anak-anak tidak mampu dan panti asuhan itu kekurangan dukungan keuangan. Jadi kami mendorong Pemerintah untuk lebih proaktif mengayomi panti-panti asuhan," ucap Yerry.