"Sejak 2015 kebakaran hutan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang selalu memberikan arahan khusus dalam penanganan karhutla," ujarnya.
Pada 2020, Dadang menuturkan, kebakaran hutan sudah semakin terkoordinasi. Jumlah kasus karhutla menurun dan tidak menimbulkan polusi udara lintas batas negara.
"Kita patut bersyukur pada 2020 telah terjadi penurunan jumlah 89 titik hotspot di Sumut. Ini juga karena banyaknya curah hujan. Pada 2019 sebelumnya, terdapat 120 titik hotspot," ucapnya.
Titik hotspot terdapat di Kabupaten Tapteng, Tapsel, Madina, Taput dan Palas.
"Polda Sumut telah mengambil langkah-langkah strategis dalam hal penanganan karhutla. Kita telah prioritaskan upaya pencegahan karhutla melalui konsolidasi dan koordinasi antara TNI, pemda setempat, BMKG dan menerapkan kemajuan teknologi seperti modifikasi cuaca," ujar Dadang.
Selain itu juga mengoptimalkan satgas terpadu dengan mendirikan poskotis lapangan serta mengadakan pelatihan dan apel bersama dengan masyarakat yang peduli dan penindakan hukum.
"Mari kita berikan edukasi dan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dan perusahaan dengan menekankan korporasi untuk wajib mematuhi regulasi terkait kebakaran hutan di Sumut," katanya.
Seusai menyampaikan amanat, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto bersama pejabat yang hadir dalam pelaksanaan apel gabungan melakukan pengecekan kesiapan personel dan sejumlat alat dalam mengantisipasi karhutla.