Adi menjelaskan, penilaian terhadap lembaga peradilan tidak hanya diukur hanya dari intregritas hakim di PN tersebut. Namun juga dipengaruhi indikator lain seperti admintrasi peradilan, teknis peradilan, dan admintrasi umum sebagai penunjang peradilan.
"Poin-poin tersebut harus bagus semua, salah satunya adalah pengadilan terhadap masyarakat umum harus benar-benar bagus. Seperti pengadilan satu pintu seperti di PN Medan," tuturnya.
Hal ini sekaligus menepis tudingan berbagai pihaknya atas lemasnya pengawasan terhadap PN yang ada di Sumut. "Kalau dibilang lemah tentu tidak. Karena kami melakukan pengawasan terhadap PN sekali hingga dua kali dalam satu periode selama setahun,” ujarnya.