“Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga, jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik,” katanya.
Rencana Jokowi melakukan pengisian dua posisi yang kosong, bisa menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik. Hanya saja tidak mudah untuk melepaskan jabatan itu dari belenggu parpol. Presiden harus bisa mencari calon menteri yang mengedepankan aspek integritas, kompetensi dan harus bebas dari tekanan partai politik.
“Partisipasi publik sangat diperlukan untuk mendukung setiap kebijakan Jokowi,” katanya.