Termasuk soal kelanjutan rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer ini. Rencana penghapusan tenaga honorer sendiri menimbulkan pro-kontra baik dari tenaga honorer hingga pemerintah daerah.
"Tenaga honorer atau tenaga bantu (naban) dinilai masih sangat diperlukan," ujarnya.
Menurut Iskandar, sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari Kemenpan-RB terkait wacana pembatalan kebijakan itu. Pihaknya pun masih berpegang pada rencana awal.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan tenaga ASN dan PPPK di Pemkab sendiri masih sangat kurang. Naban pun dibutuhkan untuk menutupi kekurangan tersebut.
"Kami sangat butuh. Tetapi tentu kami harus mengikuti kebijakan pusat soal naban ini," katanya.