GUNUNGKIDUL, iNews.id- Sebanyak 3.000-an honorer di Gunungkidul kini masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait dengan keberlanjutan status mereka. Menyusul munculnya wacana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar menuturkan, pihaknya belum selesai melakukan pendataan berkaitan dengan tenaga honorer tersebut. Saat ini, BKPPD Gunungkidul masih mendata jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). "Pendataan ditargetkan rampung pada akhir September ini," ujar dia.
Namun terkait nasib mereka, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pihaknya terus berkoordinasi, apalagi saat ini ada isu soal batalnya penghapusan tenaga honorer.
Iskandar mengakui ada informasi jika rencana penghapusan tenaga honorer di 2023 mendatang akan dikaji lebih dalam. Terlebih saat ini menterinya baru, di mana katanya akan ada kajian mendalam hingga diskusi dengan pihak terkait. "Data yang kami berikan akan diolah kembali kembali oleh BKN," kata dia.
Namun dia menyebut ada sekitar 3.000-an tenaga honorer di lingkungan Pemkab Gunungkidul. Iskandar juga belum mengetahui bagaimana tindak lanjut setelah data diberikan ke BKN.