Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan, angka kemiskinan di Kulonprogo masih tinggi sekitar 18 persen. Semenara angka pertumbuhan ekonomi masih rendah. Kedua permasalahan ini harus diselesaikan bupati pada akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Kami mengharapkan adanya evaluasi program pengentasan kemiskinan,” katanya.
Dewan juga mengharapkan program infrastruktur fisik untuk mendukung bedah menorah dan jalan tol harus dikawal. Program ini harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.