Pemkab Kulonprogo setiap tahun menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 3 persen. Hal ini dirasakan sangat berat, ketika masyarakatnya masih dengan pola pikir seperti saat ini.
Dulu, di Kulonprogo ada megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta yang mencapai Rp8 triliun. Angka kmiskinan yang mengalami penurunan hanya yang ada di Kapanewon Temon. Sedangkan Kalurahan Kalirejo, Kokap angka kemiskinannya masih bertahan karena sumber daya alamnya terbatas.
Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata. Namun dair hasil survey masyarakat tetap memilih miskin agar mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hingga bantuan sosial tunai (BST). Mereka lebih memiliki melabelkan dirinya miskin.
“Hal seperti ini sangat dilematis, dan sulit menurunkan kemiskinan,” katanya.
Menurut dia, apapun program yang dilaksanakan pemerintah pusat sampai kabupaten bila masyarakat lebih memilih melabelkan dirinya sebagai orang miskin akan tetap sama. Sehingga program penanganan kemiskinan di Kulonprogo akan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Yakni penanganan kemiskinan dengan program pendekatan kewilayahan, penumbuhan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang dilakukan bappeda sekarang, yakni memetakan kemiskinan setiap desa," katanya.