"Namun ada yang memang tidak mau masuk panti, maunya di rumah, nah yang seperti itu yang keinginan bapak gubernur agar diselesaikan dibantu jaminan hidupnya," kata Endang.
Setelah data siap dan diusulkan ke DPRD DIY dan kemudian akhirnya disetujui, baru akan diputuskan apakah menggunakan APBD murni atau memakai dana keistimewaan (danais).
"Keinginan gubernur itu baru ditawarkan ke DPRD, jika itu disetujui baru kita bergerak apakah pakai dana APBD murni atau pakai danais. Tentunya harus direncanakan dan diolah kembali," ucap Endang.
Untuk diketahui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mewacanakan bantuan sosial seumur hidup bagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan di DIY yang mencapai 11,49 persen dari total penduduk. Angka kemiskinan ini menjadi tertinggi di Pulau Jawa.