Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab BKKBN dan Kementerian Agama, tetapi hal ini harus menjadi tanggung jawab semua. Hal ini penting dilakukan dengan cara-cara yang kolaboratif. Sebab jika tidak dilakukan dengan kolaborasi yang baik, penurunan stunting akan mengalami hambatan yang tidak mudah.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, dukungan terhadap penurunan stunting dimulai dengan posyandu-posyandu yang sudah ada. Di Kabupaten Bantul sendiri ada 933 posyandu dengan anggaran Rp40,5 miliar atau per padukuhan dialokasi Rp50 juta. Anggaran itu di antaranya dimanfaatkan untuk penanggulangan stunting.
Untuk itu, posyandu-posyandu di pedukuhan harus mengetahui secara pasti berapa jumlah ibu hamil, berisiko tinggi dan kemudian dikoordinasikan dengan puskesmas.
“Data itu sudah ada di kami. Termasuk bagi yang kurang teredukasi, merawat kandungan harus dipandu oleh tenaga kesehatan,” ujarnya.