Menurutnya, angka kemiskinan ekstrem di DIY saat ini menunjukkan langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah sesuai jalur. Hanya saja, dirinya meminta kepada Pemda DIY agar tetap melakukan upaya-upaya penanganan untuk mencapai target nol persen di tahun 2024.
Di sisi lain, Huda menilai Pemda DIY harus meningkatkan jumlah anggaran untuk mempercepat penanganan. Terutama untuk wilayah kabupaten/kota yang alokasi APBD untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dibawah 4 persen.
,Untuk DIY tahun 2023 sebesar 7.98 persen naik dibanding tahun lalu sebesar 6.66 persen. Sedangkan kabupaten kota 3 persenan, bahkan ada yang 1.7 persen saja, padahal di daerahnya banyak yang miskin ekstrem," ungkapnya.
Dia juga meminta kepada Pemda DIY agar program-program ini diberikan tepat sasaran by name by address. Selain itu, kata dia, penanganan kemiskinan ekstrim juga harus memperhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten.
"Saat ini DPRD DIY sedang intens koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder termasuk kementrian PMK. Kami minta alat kelengkapan DPRD DIY untuk segera berkoordinasi dengan mitra terkait, untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai. Daerah-daerah kantong kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama yakni di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo," katanya.