KULONPROGO, iNews.id - Kesadaran pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kulonprogo untuk mengurus sertifikasi produk halal masih rendah. Padahal sertifikasi halal menjadi jaminan produk untuk bisa diterima di pasar agar UMKM bisa naik kelas.
“Banyak yang pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal ini. Padahal ini sangat penting,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Muhtarom Asrorie dalam kegiatan Penguatan Kerja Sama Jaminan produk Halal bersama Satgas Layanan Sertifikasi Halal, Kamis (16/3/2023).
Menurutnya, kegiatan ini merupakan kali kedua yang diprakarsai anggota DPR asal DIY Ibnu Mahmud BIlalludin. Setiap kegiatan pelaku menyambut antusias, karena mereka dibantu dari proses pengajuan sampai dengan sertifikasi halal turun.
“Sertifikasi halal ini menjadi jaminan produk untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas,” kata politisi PAN ini.
Minimnya pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal karena banyak yang tidak tahu. Mereka perlu diberikan edukasi dan pendampingan. Selain itu proses pengurusan juga berbayar sehingga membuat mereka enggan mengurus sertifikasi halal.
Untuk mengurus olahan nondaging, butuh biasa sekitar Rp350.000. Sedangkan untuk produk olahan daging bisa Rp600.000 sampai dengan tahapan survei.
“Kami akan mendorong dan mendampingi agar UMKM bisa naik kelas. Hanya yang ada sertifikasi halal yang bisa masuk ke pasar modern,” katanya.