KULONPROGO, iNews.id - Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kulonprogo mendorong bupati untuk bersikap tegas terkait masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Bupati harus berani menolak usulan keringanan atau diskon PBB yang diajukan oleh PT Angkasa Pura I.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kulonprogo, Muhtarom Asrorie mengatakan, terkait pengajuan keringanan PBB sudah dikaji oleh Bagian Hukum Setda Kulonprogo. Sudah tidak ada lagi celah yang memungkinan untuk kembali diberikan keringanan.
"Saya rasa kajian dari bagian hukum itu sudah jelas dan Fraksi PAN mendorong bupati tidak lagi memberikan potongan PBB," kata Muhtarom, Senin (5/12/2021).
Muhtarom mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan PT Angkasa pura I Bandara YIA. Namun, masyarakat juga merasakan dampak ini, baik petani pedagang dan masyarakat kecil lainnya. Semestinya kondisi ini tidak dijadikan alasan, karena dari awal besaran PBB bandara YIA itu Rp73 miliar dan sudah diberikan keringanan menjadi Rp28 miliar.
Sebagai perusahaan pelat merah, semestinya PT Angkasa Pura I justru memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat. Semestinya Angkasa Pura justru menyalurkan bantuan CSR kepada kelompok masyarakat agar bangkit dari keterpurukan.
"Mana CSR Angkasa Pura untuk masyarakat, wisata mangrove yang ada di sisi barat Bandara YIA sama sekali belum menerima," kata Sekretaris DPD PAN Kulonprogo ini.