Muhtarom yang duduk dalam Badan Anggaran DPRD Kulonprogo ini justru melihat ada potensi preseden buruk kalau keringanan ini akan diberikan. Masyarakat bisa saja berbondong-bondong datang ke Pemkab Kulonprogo untuk minta keringanan.
"Kalau semuanya minta keringanan ini bisa merepotkan pembangunan di Kulonprogo," katanya.
Fraksi PAN akan membawa permasalahan ini ke dalam rapat pimpinan DPRD Kulonprogo. Harapannya nanti ada sikap jelas dari DPRD Kulonprogo yang dituangkan dalam keputusan DPRD terkait permasalahan PBB.
Anggota Fraksi PAN Sarkowi mengatakan, Pemkab Kulonprogo sejak awal sudah mendukung kehadiran Bandara YIA di Kulonprogo. Pada tahap awal saja, Bea Perolahan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sudah gratis.
"BPHTB itu sudah gratis. PBB juga sudah diberi keringanan dari Rp73 miliar jadi Rp28 miliar," katanya.