YOGYAKARTA, iNews.id - Untuk memastikan layanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap berjalan Pemkot Yogya menyiapkan pelaksana harian (Plh). Ini menyusul OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan kepala dinas DPMPTSP jadi tersangka.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa.
"Tentu segera disiapkan dan ditunjuk pejabat untuk menjadi pelaksana harian (plh) sebagai kepala dinas. Pada prinsipnya, kami ingin memastikan layanan publik tetap berjalan," kata Sumadi di Yogyakarta, Jumat (3/6/2022).
KPK menetapkan empat tersangka pada kasus suap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan apartemen yang berada di kawasan cagar budaya Malioboro.
Keempat tersangka tersebut adalah Vice President Real Estate PT SA ON sebagai pemberi suap, sedangkan penerima suap ialah mantan Wali Kota Yogyakarta HS beserta ajudan sekaligus asisten pribadinya TBY dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta NWH.
"Saat sudah ditetapkan sebagai tersangka, kursi kepala dinas akan kosong. Jadi, kami pasti akan segera menunjuk pelaksana harian supaya pelayanan tetap berjalan. Paling tidak pada hari Senin (6/6) sudah terisi," katanya.