Untuk itu pihaknya melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. "Jangan sampai nanti menambah angka pelaku sehingga kami ingatkan untuk tidak terlibat korupsi termasuk juga kami ingatkan untuk melawan," ucapnya.
Sebelumnya KPK juga telah membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di berbagai daerah untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha dan pemerintah daerah sekaligus menekan kasus korupsi.
"Menjembatani pelaku usaha dengan pemerintah kemudian bersama-sama mensinergikan sehingga istilahnya tidak ada anak emas, termasuk regulasi-regulasi yang dimungkinkan terjadi permasalahan dengan pelaku usaha," ujarnya.