KUALA LUMPUR, iNews.id - Pemerintah Malaysia memesan enam kapal perang senilai Rp11 triliun. Kapal itu dipesan sejak 2011 atau 11 tahun lalu, namun hingga sekarang belum ada satu pun yang jadi.
Publik Malaysia pun geram geram terkait dugaan penyelewengan dana pengadaan enam kapal perang pesisir (LCS) ini.
Skandal yang mengegerkan Negeri Jiran ini pertama kali terkuak pada 4 Agustus setelah Komite Akuntan Publik (PAC) mengirim laporan ke parlemen.
Data mengungkap, sebagian dari dana, yakni 1,4 miliar ringgit atau sekitar Rp4,7 triliun, digunakan untuk tujuan lain, termasuk adanya pembengkakan.
Proyek pengadaan ini menelan biaya total 9 miliar ringgit atau sekitar Rp30 triliun dan 6 miliar ringgit di antaranya sudah dibayarkan. Meski demikian hanya sangat sedikit dari perkembangan pengadaan kapal yang dicapai. Bahkan desain untuk kapal-kapal tersebut belum selesai.
Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Sedianya kapal-kapal itu akan dibangun oleh Galangan Kapal Boustead dan dikirim mulai 2019.
Beberapa nama pejabat menjadi sasaran kemarahan publik Malaysia, yakni Presiden Organiasasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi, yang pada 2011 menjabat menteri pertahanan; mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang pada masa jabatannya mencairkan dana untuk proyek tersebut; dan mantan Wakil Presiden UMNO Hishammuddin Hussein, yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan.