SLEMAN, iNews.id - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status aktivitas Gunung Merapi dari level II (waspada) menjadi level III atau Siaga. Pemkab Sleman pun menggelar rapat koordinasi dan menetapkan status darurat bencana Merapi.
Pemkab Sleman langsung melakukan rapat koordinasi (rakor) lintas sektor membahas langkah yang diambil dengan kenaikan status tersebut di ruang rapat Bupati Sleman. Rapat dipimpin Sekda Sleman Harda Kiswaya dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Joko Supriyanto.
Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan, rakor ini sebagai langkah bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana erupsi Merapi. Satu di antaranya menetapkan Sleman darurat bencana Merapi.
“Kenapa harus darurat Merapi, selain untuk melindungi masyarakat dengan baik juga dari sisi pendanaan bisa mengeser APBD,” kata Harda, Kamis (5/11/2020).
Dalam data yang dimiliki Pemkab Sleman, tercatat Sleman masih memiliki Rp32 miliar dana cadangan yang akan digunakan untuk penanganan Merapi sekaligus Covid-19 hingga 31 Desember 2020.
Hal lainnya yaitu dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Terutama di masa pandemi ini, ada dua yang menjadi perhatian, pertama bagaimana tidak menjadi klaster baru dan kedua antisipasi dengan adanya darurat Merapi ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat.
“Selain itu, jaringan internet di tiap balai kalurahan sudah siap. Wifi internet di pengungsian, akan ditambah kualitasnya bila anak-anak pengungsi ada yang mengikuti sekolah daring,” paparnya.