Namun dalam penyelesaian kasus tanah tutupan ini pihaknya bukan hanya sekedar penerbitkan sertifikat semata namun juga melakukan pendampingan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal yang dilakukan untuk tanah tutupan tersebut adalah dengan konsolidasi tanah.
Pihaknya akan melakukan penataan baik penataan bidang dan administrasi. Penataan bidang tersebut dilakukan karena ada sebagian tanah tutupan yang digunakan untuk fasilitas umum diantaranya adalah pembangunan jalan jalur lintas selatan (JJLS).
"Ada sekitar 15 hektar tanah tutupan yang digunakan untuk pembangunan JJLS," kata dia.
Mekanisme lahan untuk pembangunan JJ alas tersebut nantinya akan disamaratakan ke semua bidang yang ada di tanah tutupan. Di mana masing-masing bidang akan ada kewajiban 10 persen untuk digunakan pembangunan fasilitas umum termasuk JJLS ini.
"Jadi yang kena bukan hanya yang dilewati saja. Tetapi semua bidang nantinya akan berkurang luasannya dari sebelumnya,"kata dia.
Pihaknya menargetkan penerbitan sertifikat tanah tutupan tersebut di tahun 2024 mendatang dan saat ini baru dilaksanakan proses pendataan terkait dengan siapa saja yang memiliki hak atas tanah tutupa tersebut. Tahun 2023 mendatang akan dilakukan perencanaan penggunaan tanah tutupan ini.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslich mengatakan sejak tahun 1943 atau 79 tahun tanah tutupan kepemilikannya masih menggantung dan belum ada penyelesaiannya. Kini sudah ada penyelesaian yang memadai, Sultan mengamanatkan tanah tutupan Jepang hatus sehera diselesaikan dengan cara mengembalikan kepada yang berhak atau ahli waris.
"Kami mohon warga ada yang merelakannya untuk pembangunan fasilitas umum," ujar dia.