JAKARTA, iNews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan agar Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) segera menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan yang masih terjadi di sejumlah cabang olahraga. Ia memberi batas waktu hingga akhir Desember 2025 untuk memastikan masalah tersebut tuntas.
Beberapa cabang olahraga seperti tenis meja, anggar, dan tinju tercatat masih menghadapi dualisme kepengurusan. Bahkan, polemik terbaru muncul di tubuh Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) yang dianggap bermasalah setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ditolak sebagian anggota karena dianggap tidak transparan.
Situasi ini sempat memicu aksi demonstrasi dari kelompok Gerakan Sepak Takraw Menggugat (GSTM) di depan kantor Kemenpora. Massa meminta Menpora membatalkan hasil Munaslub PB PSTI dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut.
Menpora Erick menegaskan dualisme kepengurusan harus segera diselesaikan agar tidak menghambat karier para atlet. Menurutnya, permasalahan administrasi organisasi tidak boleh mengorbankan prestasi dan kesempatan atlet untuk berlaga di ajang internasional.
“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade akan seperti apa,” ujar Menpora Erick dalam keterangan resmi Kemenpora, Selasa (4/11/2025).