Erick meminta KOI dan KONI mengambil langkah tegas dan strategis. Ia menekankan pentingnya semangat musyawarah untuk mufakat sesuai Undang-Undang Keolahragaan agar penyelesaian sengketa tidak menimbulkan konflik baru di tubuh organisasi.
“Kami di Kemenpora telah melakukan introspeksi dengan perbaikan tata kelola internal, maka kami ingin KOI, KONI dan para pengurus federasi olahraga juga bisa melakukan introspeksi masing-masing dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa dan negara,” kata Erick.
Menpora mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim surat resmi kepada Ketua Umum KOI dan KONI pada 1 Oktober 2025. Dalam surat tersebut, ia memberikan tenggat waktu tiga bulan untuk menyelesaikan seluruh sengketa kepengurusan cabang olahraga, yaitu hingga akhir Desember 2025.
Kini, satu bulan telah berlalu sejak surat tersebut disampaikan, sehingga hanya tersisa waktu dua bulan bagi KOI, KONI, dan pengurus cabang olahraga terkait untuk menindaklanjuti instruksi tersebut. Erick menegaskan, jika sampai batas waktu itu masalah belum juga selesai, Kemenpora tidak akan tinggal diam.
“Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga ini. Jika sampai akhir tahun tidak kunjung tuntas, maka kami Kemenpora akan mengambil alih dan membuat keputusan untuk menyelamatkan para atlet kita, menyelamatkan prestasi olahraga kita. Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban,” tegasnya.
Erick juga mengingatkan semua pihak agar mengesampingkan kepentingan pribadi dan ego sektoral. Ia berharap para pemimpin organisasi olahraga benar-benar mengutamakan kepentingan nasional demi kemajuan dunia olahraga Indonesia.
“Saya ingatkan kembali kepada para pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan ego masing-masing demi kejayaan olahraga kita,” pungkas Erick.