"Kami tidak melihat alasan bagi TikTok atau perusahaan lain untuk mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan sebelum pemerintahan Trump menjabat pada hari Senin," kata sekretaris pers Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.
Tidak jelas apakah TikTok telah memenuhi standar hukum yang tinggi untuk memenangkan penangguhan hukuman 90 hari dari Trump, yang mengharuskan adanya perjanjian mengikat untuk memungkinkan ByteDance menyelesaikan penjualan TikTok pada pertengahan April 2025.
TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Gedung Putih yang baru.
Sementara itu, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington pada Jumat menuduh AS menggunakan kekuasaan negara yang tidak adil untuk menekan TikTok.
"China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah," kata seorang juru bicara.
Mahkamah Agung dengan suara bulat menegakkan larangan tersebut pada hari Jumat, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut dibenarkan atas dasar keamanan nasional.